HARIANCILACAP–Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, resmi melantik dan mengambil sumpah 17 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pelantikan dan pengambilan sumpah di Pendapa Wijayakusuma, Jumat (26/9/2025).
Pejabat yang dilantik adalah Ahmad Nurlaeli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Bambang Tujiatno sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; Arida Puji Hastuti sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Selanjutnya Ferry Adi Dharma sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; Bayu Prahara sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; serta Bintang Dwi Cahyono sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Budi Santosa dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; Hamzah Syafroedin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Jarot Prasojo sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Luhur Satrio Muchsin sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; Mochamad Ichlas Riyanto sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Paiman sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Sigit Widyanto sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Kemudian, Sri Murniyati menempati jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; Sumbowo sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; Taryo sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Basuki Priyo Nugroho sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap.
Dalam sambutannya,Syamsul menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan birokrasi dan perencanaan kepegawaian.
Ia menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan kebutuhan prioritas, bekerja keras, dan berinovasi di tengah tantangan berkurangnya dana transfer ke daerah sebesar Rp393 miliar.
“Teman-teman kepala perangkat daerah harus mampu meningkatkan kinerja sekaligus menggali potensi untuk menambah pendapatan asli daerah. Kita juga harus berani membuka peluang kerja sama dengan investor agar aset yang ada bisa termanfaatkan optimal,” kata Syamsul.
Syamsul menambahkan, untuk memastikan capaian kinerja, Pemkab Cilacap akan menerapkan evaluasi kinerja jangka pendek dalam waktu enam bulan. “Penilaian tidak perlu menunggu dua tahun. Jika dalam enam bulan target tidak tercapai, akan ada evaluasi,” ujarnya.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja OPD untuk mempercepat pencapaian visi-misi pembangunan Kabupaten Cilacap. Syamsul juga meminta para pejabat baru tidak hanya menjaga stabilitas pelayanan publik, tetapi juga menghadirkan terobosan dalam peningkatan pendapatan daerah serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak.(dn/Kominfo)
