CILACAP,HARIANCILACAP — Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jumat (28/11/2025). Pelantikan digelar di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati Cilacap.
Mereka yang dilantik adalah Sapta Giri Putra sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hasannudin sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB serta Farid Rijanto sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin).
Selanjutnya Buddy Haryanto dilantik sebagai Kepala DInas Komunikasi dan Informatika, Budi Narimo sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Heru Kurniawan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Oktrivianto Subekti sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM), dan Rochman sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam sambutannya, Syamsul menegaskan bahwa kekompakan menjadi kunci kerja pemerintah daerah. Ia mengaku sering mendapat apresiasi dari pejabat pusat atas soliditas Cilacap bersama Forkopimda. Syamsul mengatakan delapan pejabat baru ini memegang peran strategis di tengah berbagai tantangan daerah—mulai dari beban fiskal yang berat hingga kebutuhan peningkatan layanan publik.
“Ini akan menjadi indikator kinerja dalam enam bulan ke depan,, bagaimana kepala OPD menjalin komunikasi bersama Forkopimda” katanya.
Kepada Kepala BPKAD, Syamsul menekankan pentingnya penertiban tata kelola keuangan. Ia mengingatkan masih adanya temuan berulang yang harus diselesaikan. Sementara kepada Dinas Kesehatan, ia meminta percepatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta peningkatan status BLUD untuk dua rumah sakit dan 38 puskesmas.
Ia juga mendorong pembentukan tim pendamping bagi dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis.
“Kita punya banyak dokter potensial. Dampingi agar mereka diterima dan bisa kembali meningkatkan layanan di Cilacap,” katanya.
Syamsul juga menyoroti persoalan tenaga kerja asal Cilacap yang banyak bekerja di luar daerah dan luar negeri. Ia meminta Disnakerin memperketat pengawasan lembaga penyalur PMI agar warga tidak menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, ia mendorong program sertifikasi keahlian mengingat banyak tenaga terampil yang belum tersertifikasi.
Pada Dinas Kominfo, Syamsul menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi publik. Ia meminta setiap OPD aktif mempublikasikan kegiatan agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah. Ia juga mendorong percepatan pembangunan command center agar penanganan aduan masyarakat lebih cepat dengan batas waktu tindak lanjut dua kali 24 jam.
“Sekarang selain bekerja, kita juga harus aktif di media sosial. Tujukkan kepada masyarakat kalau kita juga bekerja,” ujarnya.
Untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Syamsul menilai Cilacap perlu lebih banyak agenda publik. Ia meminta OPD menyusun konsep pemanfaatan aset, membuat kalender event yang konsisten, dan mengintegrasikan kegiatan dengan UMKM.
“Kita punya 12 bulan dan 52 minggu. Harus ada event tiap minggu. Seni, budaya, olahraga, apa pun yang bisa menggerakkan ekonomi,” katanya.
Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, ia menekankan percepatan program Koperasi Desa Merah Putih serta penataan pasar yang berstatus kepemilikan campuran. Syamsul juga menyoroti pemblokiran Dana Desa tahap II bagi 69 desa senilai Rp23 miliar.
Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperkuat pendampingan dan kompetensi perangkat desa agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, OPD diminta bersiap menghadapi tahapan Pilkades serentak 2026–2027.
Kepada Satpol PP, Bupati meminta peningkatan penegakan Perda dan penguatan sinergi dengan kepolisian dalam operasi rutin. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan personel linmas yang kini mendapat dukungan anggaran lebih baik.
Syamsul mengakui kondisi fiskal daerah masih berat. Dengan belanja wajib yang belum tertutupi sekitar Rp50 miliar, ia meminta OPD proaktif mencari anggaran ke kementerian. Di akhir sambutan, Syamsul juga tak lupa menyampaikan pesan khusus kepada para istri pejabat yang dilantik.
Ia berharap mereka turut memberikan dukungan terhadap tugas suami. Selain turut aktif menyukseskan program PKK dan Dharma Wanita, istri juga diharapkan mampu mengingatkan tugas dan tanggung jawab kepala OPD agar mengemban amanah dengan baik.(dn/kominfo).
Sumber : Kominfo Cilacap
